The Basic Principles Of reformasi intelijen

The Basic Principles Of reformasi intelijen

Blog Article

Banyak berbagai jenis kejahatan baru yang muncul selama pandemi dan jarang mendapatkan perhatian sebelumnya. Hal ini sendiri diakui oleh FBI dalam situs resminya yang menyatakan berbagai kejahatan baru seperti tawaran perawatan dan vaksin palsu, peluang investasi palsu di perusahaan medis, dan munculnya sebagai dokter palsu.

The Library of Congress is producing its World wide web Archives Collection readily available for educational and analysis reasons. The Library has attained permission for using numerous resources in the Collection, and presents supplemental components for instructional and investigation reasons in accordance with truthful use underneath United States copyright regulation. Lots of, if not all, in the Sites in the collection and things incorporated to the websites (e.g., photographs, articles, graphical representations) are safeguarded by copyright.

Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato pernah menyamakan bermain saham dengan berjudi. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pelaku pasar modal.

Dan bagaimana Kominpus memberikan rekomendasi kepada presiden dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh presiden dalam merespons hasil aktivitas intelijen tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.

Ancaman yang terus berkembang membutuhkan respon yang cepat dan tepat dari lembaga intelijen, dan product Menace-Based Intelligence diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada.

Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[5]

Umumnya setiap negara memiliki badan-badan atau lembaga intelijen intelijen baik yang berdiri sendiri ataupun dibawah institusi lain. Ada badan intelijen yang keberadaannya diketahui publik atau bahkan rahasia.

Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.

Kumpulan informasi, melakukan kegiatan untuk melindungi terhadap, kegiatan intelijen yang ditujukan terhadap Amerika Serikat, dari kegiatan teroris internasional, kegiatan perdagangan obat bius, dan kegiatan lainnya sebagai penangkal atas seteru yang diarahkan kepada Amerika Serikat oleh kekuasaan, organisasi, orang dan agen dari pihak asing;

In 1512, the Portuguese established its trade relationship in Indonesia. They introduced Roman Catholicism, still left number of vocabularies that stay inside the nationwide language “Bahasa Indonesia” and local dialects spoken in the Spice Islands of Maluku, and these specially had political and cultural importance in East Timor or Timor Leste, which was Section of Indonesia from 1976 to 1999. But it is the Dutch who recognized the Roman-Dutch civil regulation lawful procedure to aid its trade and political-economic curiosity. This era of 350 yrs is comprised of a duration of distinctive trade by a business having a maritime energy; the Dutch East India Enterprise, or Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) starting in 1596, in addition to a duration of official colonization via the Dutch starting off in early 1800. In the latter period, Indonesia was known as the Netherlands East Indies. It ought to be noted having said that, the Dutch did not dominate The entire archipelago all of sudden, but rather eventually. Their longest existence of three and a 50 percent century was on Jawa Island. Aceh, on the other hand, is among the shortest. Resistance from local kingdoms and communities had been the strongest aspect. The British dominated for a short interval from 1811-1816 but didn't make significant improvements to the existing legal technique for this purpose. Going through the diversities of Indonesians, the Dutch popularized the usage of Malay language all over Indonesia. This language later developed into “Bahasa Indonesia.” Roman script was made use of because the official producing procedure. The Dutch did not cope with or govern the Indonesians right, but in the aristocrats and also the oriental settlers. Accordingly, population was divided into three courses: the Europeans to whom codified civil regulation was relevant, the overseas Orientals to whom A part of civil legislation technique managed, as well as the indigenous to which Adat Di Sini regulation and Islamic law guidelines utilized.

You can find presently fifteen Kodams founded throughout Indonesia, with all but two instructions numbered.

Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.